MERDEKAWATCH.COM, MAMUJU – Polda Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Tidak ada perlakuan istimewa maupun perlindungan terhadap anggota yang terlibat dalam perkara pidana.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanganan perkara dugaan pelecehan seksual (perbuatan cabul) disertai penganiayaan yang melibatkan seorang oknum anggota Polri berinisial E di wilayah hukum Polresta Mamuju.
Saat ini, oknum E telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mamuju dan telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Mamuju sejak 6 November 2026 untuk kepentingan proses penyidikan.
Kapolresta Mamuju memastikan bahwa penanganan perkara tersebut telah dilakukan melalui tahapan hukum sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/357/X/2026/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR, tanggal 28 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polresta Mamuju segera melakukan langkah-langkah kepolisian, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan korban dan saksi-saksi, melakukan pemeriksaan medis terhadap korban, hingga melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Pada 30 Oktober 2026, Seksi Propam Polresta Mamuju telah mengamankan oknum E untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Yang bersangkutan selanjutnya ditempatkan di Sel Provost selama tujuh hari untuk kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan awal perkara etik.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik Unit PPA melaksanakan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang diperoleh, penanganan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan oknum E ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 6 November 2026, setelah pengamanan oleh Propam selesai, penanganan terhadap yang bersangkutan dilanjutkan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju. Pada tanggal yang sama, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polresta Mamuju untuk kepentingan penyidikan.
Kemudian, pada 9 November 2026, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, penyidik merencanakan pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada JPU pada 16 November 2026.
