MERDEKAWATCH.COM, MAJENE – Menanggapi sorotan pemberitaan terkait dugaan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Majene, Sulbar, yang disebut telah mandek selama dua tahun, Polres Majene akhirnya buka suara. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) membeberkan kronologi penanganan perkara sekaligus memastikan proses penyelidikan masih berjalan sesuai prosedur hukum.
Kasat Reskrim Polres Majene AKP Fredy, S.H., M.H., menjelaskan bahwa perkara dengan pelapor sekaligus korban berinisial IWS tersebut telah ditindaklanjuti sejak laporan pengaduan diterima pada 7 Juli 2024.
Menurut Fredy, sehari setelah menerima laporan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/49/VII/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 8 Juli 2024 sebagai dasar pelaksanaan penyelidikan.
Sejumlah langkah telah dilakukan penyidik, termasuk meminta keterangan dari korban IWS, saksi berinisial I dan B, serta terlapor berinisial SR.
Pada 1 Agustus 2024, penyidik juga menggelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan. Dalam gelar tersebut, penyidik diarahkan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan tambahan dari dua orang saksi yang saat itu bekerja sebagai pelayan di warung tempat kejadian.
Namun, upaya tersebut menemui kendala. Kedua saksi yang telah diundang tidak memenuhi panggilan penyidik. Saat kembali diundang, keduanya diketahui sudah tidak lagi bekerja di warung tersebut sehingga pengumpulan keterangan tambahan mengalami hambatan.
Persoalan lain muncul pada 10 Agustus 2024. Saat itu, korban mendatangi Polres Majene dan membuat surat pernyataan penundaan atau pending penyelidikan karena ingin terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan bersama pihak terlapor.
AKP Fredy menyebutkan, surat pernyataan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelanjutan proses penyelidikan saat itu. Meski demikian, kepolisian mengaku tetap melakukan pemantauan terhadap perkara tersebut, termasuk mewajibkan terlapor menjalani wajib lapor di Polres Majene.
Sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, penyidik kemudian menyerahkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada korban pada 13 November 2026.
Komunikasi antara korban dan penyidik juga tetap berlangsung. Bahkan, korban telah dua kali mendatangi Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan tambahan guna melengkapi keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan.










