MERDEKAWATCH.COM, MAMUJU – Kelompok petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menggelar aksi di depan Mapolda Sulawesi Barat, Jumat 13 November 2026.
Dipimpin Koordinator Lapangan Akbar Firman, massa memprotes dugaan kriminalisasi terhadap warga Pasangkayu dalam konflik agraria dengan Grup Astra Agro Lestari, yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu. Selain spanduk besar berisi foto Kapolres dan Kasat Reskrim Pasangkayu serta puluhan poster sindiran tentang perlakuan berbeda aparat terhadap masyarakat dan perusahaan, massa juga mengusung keranda mayat dan replika pocong bertuliskan “Hukum”, simbol bahwa hukum telah mati di Pasangkayu. Ketegangan sempat terjadi saat massa membakar ban bekas di hadapan puluhan personel polisi yang berjaga.
Perwakilan massa bergantian berorasi. Suasana haru pecah saat Abbas, perwakilan petani Desa Lariang, tak kuasa menahan air mata ketika menyampaikan penderitaan petani yang terus dipanggil polisi, dijadikan tersangka, dan kehilangan rasa aman di atas tanah yang mereka garap jauh sebelum perusahaan hadir.
Massa menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida, tokoh masyarakat Pasangkayu, yang digerebek sekitar 20 polisi pada 7 November 2026 pukul 03.30 WITA lalu ditahan atas tuduhan mencuri 25 tandan sawit senilai di bawah Rp 2 juta. Mereka juga menyoroti 18 petani yang dijerat UU Perkebunan atas laporan PT Pasangkayu hingga berkasnya dinyatakan lengkap (P21), serta Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, yang berkali-kali dilaporkan pihak perusahaan hingga ditetapkan tersangka.
Menurut aliansi, akar persoalan ini sudah cacat sejak awal. Sawit ditanam sejak 1990-an, sebelum SK pelepasan kawasan hutan terbit pada 1996 dan sebelum HGU diberikan. Luasan PT Pasangkayu disebut membengkak dari 5.008 hektare sesuai SK pelepasan menjadi 9.319 hektare.
Data BPN tahun 2021 mencatat 1.372 bidang tanah masyarakat di 30 desa tumpang tindih dengan HGU Grup Astra, termasuk kampung, sekolah, rumah ibadah, dan tanah adat Suku Bunggu. Satgas PKH juga telah menertibkan sekitar 861,7 hektare areal PT Pasangkayu, sementara perusahaan dinilai mengabaikan permintaan BPN untuk melakukan pengukuran ulang dan penataan batas.
Massa menilai penanganan laporan berjalan timpang. Laporan perusahaan terhadap warga diproses kilat hingga penetapan tersangka dan penahanan. Sebaliknya, laporan masyarakat terhadap PT Letawa atas kebun seluas sekitar 635 hektare di luar HGU dihentikan dengan alasan “bukan ranah pidana”.
