“Kalau kita lihat track record-nya, ketika isu Gibran muncul, banyak pihak dari parpol yang dulu diakomodir oleh Jokowi seolah-olah tidak ada yang membela. Yang mempermasalahkan justru kelompok-kelompok parlemen jalanan dan oposisi yang konsisten mengkritik. Diamnya partai-partai tersebut bisa dibaca sebagai sinyal bahwa mereka menyadari adanya pertarungan politik tingkat tinggi yang berlangsung secara senyap demi mengamankan konfigurasi jangka panjang menuju 2029,” jelasnya.
Kendati demikian, eskalasi dipastikan akan terus terjadi mengingat latar belakang institusional. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan figur yang berafiliasi secara politik kepada era pemerintahan Joko Widodo. Kelompok-kelompok yang terafiliasi di dalam lingkaran tersebut dipastikan tidak akan tinggal diam dan berpotensi membingkai penegakan hukum ini sebagai sebuah serangan politik.
“Pisah Ranjang” Kekuasaan dan Titik Temu Elite
Dalam perspektif politik yang lebih tajam, Miftahul menilai bahwa keretakan politik antara Jokowi dan Prabowo kini sudah mulai terlihat secara nyata. Di internal Istana, Presiden Prabowo dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai loyalitas moral dan kebangsaan dari para pembantunya.
“Mungkin di benak Presiden Prabowo muncul pertanyaan, ‘Kok tega ya, anak buah yang seharusnya tegak lurus kepada saya, tega menyadap saya? Bagaimana jiwa nasionalismenya?’ Atau apakah ini murni ide-ide liar Listyo dan kawan-kawan untuk mencari muka demi kepentingan kelompoknya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada,” ungkap Miftahul.
dinamika dan drama politik diprediksi akan terus memanas seiring terbukanya tabir persidangan dan fakta-fakta baru, Miftahul memandang bahwa Presiden Prabowo memiliki karakter yang cenderung mudah memberikan pengampunan (pardon).
Namun, bermuara dari keretakan yang diibaratkan sebagai “pisah ranjang” dalam relasi rumah tangga politik ini, keputusan akhir dan penyelesaian hubungan kedua tokoh sentral tersebut sepenuhnya berada di tangan sikap politik resmi Prabowo dan Jokowi.
“Publik hari ini memaknai bahwa hubungan politik Prabowo dan Jokowi sedang diuji, ibarat berumah tangga, ini adalah fase ‘pisah ranjang’. Pada akhirnya, hanya pernyataan resmi dan sikap politik dari kedua belah pihak, Prabowo dan Jokowi, yang dapat menyelesaikan persoalan hubungan politik ini secara tuntas,” tutupnya.
Stabilitas dan arah politik nasional ke depan kini tidak hanya bergantung pada proses penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan, tetapi juga pada bagaimana para elite politik utama menyikapi turbulensi kekuasaan ini dengan kepala dingin demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara. (Egi)
