”Kami meminta dukungan teman-teman media agar kasus ini benar-benar tuntas sampai ke akar-akarnya. Transparansi serta pengawasan dari masyarakat dan media sangat kami butuhkan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirkrimsus Polda Sulbar menekankan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu, nelayan kecil, dan petani, bukan untuk operasional industri, perkebunan skala besar, maupun alat berat proyek.
”Penindakan ini adalah bukti komitmen kami untuk memastikan energi bersubsidi tepat sasaran. Jika ditemukan oknum yang ‘bermain mata’ dengan penimbun, akan kami tindak tegas tanpa kompromi,” tegasnya.
Penegasan dari Polda Sulbar ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa tidak ada yang kebal hukum dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. (*)
