Koordinator Lapangan aksi, Akbar Firman, menilai penegakan hukum dalam konflik agraria tersebut terkesan timpang dan berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Ketegangan sempat mewarnai jalannya aksi ketika perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, menyampaikan keluhan warga yang menurutnya kerap dipanggil aparat kepolisian hingga ditetapkan sebagai tersangka di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah garapan sendiri.
Aliansi juga menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida, seorang tokoh masyarakat Pasangkayu, yang disebut digerebek sekitar 20 personel kepolisian pada 7 November 2026 dini hari.
Aco Rida kemudian ditahan atas dugaan pencurian 25 tandan buah sawit dengan nilai yang menurut massa berada di bawah Rp2 juta.
Selain itu, massa mengungkapkan terdapat 18 petani lainnya yang dijerat Undang-Undang Perkebunan berdasarkan laporan PT Pasangkayu. Perkara tersebut disebut telah dinyatakan lengkap atau P21.
Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, juga menjadi sorotan setelah dilaporkan berulang kali hingga berstatus tersangka.
Berbagai tuntutan tersebut menjadi perhatian dalam dinamika konflik agraria di Pasangkayu. Di tengah perbedaan klaim dan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan, transparansi, profesionalitas, serta kepastian hukum menjadi hal penting untuk memastikan setiap perkara ditangani secara adil.
Penegasan Kapolres Pasangkayu mengenai netralitas penyidik dan pentingnya pembuktian legalitas alas hak diharapkan menjadi komitmen dalam menjamin proses penegakan hukum berjalan objektif, proporsional, serta menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.
