Para tersangka perusakan puluhan rumah dan pondok warga juga tidak ditahan, dan berkasnya bolak-balik P19 di Kejaksaan Tinggi hampir setahun. Massa turut menyoroti kejaksaan yang dinilai cepat meloloskan perkara petani, dan pengadilan yang menolak praperadilan warga dengan mengabaikan fakta persidangan. Mereka mendesak jaksa peneliti dan hakim praperadilan perkara 3/Pid.Pra/2026/PN.Pky diperiksa Komisi Kejaksaan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
Aliansi menagih janji Kapolda Sulbar saat audiensi pada 22 Oktober 2026 untuk membentuk tim khusus guna menangani aduan masyarakat terkait dugaan mega korupsi dan pemalsuan dokumen oleh tiga perusahaan Grup Astra Agro Lestari.
Mereka mendesak Polda segera memanggil dan memeriksa direksi serta seluruh penerima manfaat di Grup Astra Agro Lestari, dan menyita dokumen HGU, IUP, serta warkah yang diduga manipulatif. Jika Polda tidak mampu, perkara diminta diserahkan kepada Kortas Tipidkor Mabes Polri.
Massa juga menyoroti dugaan pengerahan kelompok preman bayaran bersenjata tajam untuk berhadapan dengan masyarakat di lokasi konflik, dan meminta dalangnya segera ditangkap.
Massa mendesak Kapolres Pasangkayu dan Kasat Reskrim Polres Pasangkayu segera dicopot dan diperiksa. Pejabat Polda Sulbar yang diduga turut melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dan diduga menerima aliran dana dari petinggi Astra Agro Lestari juga diminta diperiksa melalui Propam Polri, Itwasum Mabes Polri, dan PPATK.
Selain itu, mereka menuntut moratorium seluruh perkara pidana terhadap warga sesuai Kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI tanggal 26 Agustus 2026 dan TR Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24/2026, penangguhan penahanan Aco Rida Cs dan Daniel Eliazep, penghentian perkara Yani Pepy, penarikan Brimob dari lokasi konflik, perlindungan hak masyarakat adat Suku Bunggu, serta pengukuran ulang HGU bersama BPN.
Massa aksi kemudian diterima perwakilan Polda Sulbar, Kompol Jamaluddin dari Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus dan Wakil Direktur Intelkam Polda Sulbar AKBP Rizal.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal tuntutannya. Jika hingga pekan depan Kapolda Sulbar tidak mengindahkan tuntutan tersebut, massa mengancam akan mendatangkan ribuan warga dari Pasangkayu ke Mamuju. Aksi berlangsung damai hampir dua jam, dan menjelang Shalat Jumat, massa membubarkan diri secara tertib. (*)
