MERDEKAWATCH.COM, JAKARTA — Para akademisi hendaknya memberi masukan yang konkret mengenai pengaturan, khususnya masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe.
Menurutnya, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara jelas melalui pengaturan hukum.
Tak hanya itu, Taufan juga menyoroti konsekuensi pemisahan pemilu nasional dan lokal, termasuk skema transisi masa jabatan anggota DPRD serta pengisian jabatan kepala daerah.
Taufan menjelaskan, jika mengikuti skema pemisahan tersebut, maka menurutnya, Pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sedangkan pemilu lokal dilaksanakan pada 2031.
Namun demikian, jeda waktu ini memunculkan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya.
Ia mempertanyakan apakah masa jabatan anggota DPRD perlu diperpanjang hingga pelaksanaan pemilu lokal berikutnya atau diperlukan mekanisme pemilu transisi untuk mengisi jeda tersebut. Menurutnya, setiap pilihan harus dikaji secara serius, termasuk dari sisi efisiensi anggaran dan kepastian hukum.
“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan sebagaimama dikutip dari laman remis DPR RI, Kamis 12 November 2026.
