MERDEKAWATCH.COM, JAKARTA – Kasus penyadapan terhadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, menjadi pokok bahasan utama dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri.
Mabes Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghilangan barang bukti yang menyasar pejabat tinggi negara hingga Presiden Prabowo Subianto
Empat tersngka itu adalah Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP). Ia diduga sebagai pihak yang menentukan target penyadapan, menerima hasil penyadapan, dan memberikan perintah awal terjadinya penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden.
Kemudian, Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU). Mantan Kadiv TIK Kapolri dan mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri ini diduga berperan memberikan izin/persetujuan provisioning penyadapan serta menginstruksikan penghapusan barang bukti kepada bawahannya.
Selanjutnya, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH). Ia diduga menerima perintah penyadapan dari SU (atas arahan LSP), lalu memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik.
Terakhir, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS). Ia diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik, melaporkan hasilnya kepada LSP, memerintahkan surveillance (pengawasan), serta memerintahkan penghapusan data rekaman/log dan pembubaran grup WhatsApp. Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang etik.
