Kapolresta Mamuju menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara serius dan profesional. Seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, dengan memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, serta perlindungan terhadap korban.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol. Memo Ardian, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Kapolda Sulbar telah memberikan arahan agar setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri ditindaklanjuti secara tegas dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Kombes Pol. Memo Ardian.
Ia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran tidak hanya melalui proses pidana, tetapi juga melalui mekanisme Kode Etik Profesi Polri.
Dalam perkara ini, proses pidana ditangani oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju, sedangkan penanganan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Seksi Propam Polresta Mamuju.
Untuk proses etik, pemberkasan lebih lanjut direncanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21, dengan dilengkapi saran hukum (Sarkum) dari Bidkum Polda Sulbar sesuai mekanisme yang berlaku.
Adapun dalam perkara pidana, tersangka disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, sebagaimana pasal yang diterapkan penyidik.
Kabid Humas menambahkan bahwa Polda Sulbar memahami perhatian dan keprihatinan masyarakat terhadap perkara tersebut. Pihaknya memastikan perkembangan penanganan perkara akan terus dikawal dan disampaikan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dan asas praduga tak bersalah.
“Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apabila ada anggota yang justru melakukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga wajib ditegakkan terhadap setiap anggota Polri,” tutupnya.
Polda Sulawesi Barat berkomitmen mewujudkan Polri yang profesional, humanis, transparan, dan akuntabel melalui semangat polisi bersama masyarakat.
