MERDEKAWATCH.COM, PASANGKAYU – Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP) Yani Pepy menyayangkan penahanan terhadap sejumlah petani oleh Polres Pasangkayu. Petani tersebut ditahan atas tuduhan pelanggaran Pasal 55 dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sekaitan sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan.
Yani Pepy menegaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan fisik oleh penyidik Satreskrim Polres Pasangkayu terkesan sebagai bentuk kriminalisasi, cacat hukum, dan mengabaikan fakta agraria di lapangan.
Menurutnya, pihak perusahaan perkebunan juga tidak memiliki dasar moral dan hukum yang kuat untuk memenjarakan warga. Sebab berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), status batas lahan yang disengketakan tersebut hingga saat ini baru bersifat terindikasi masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) dan belum memiliki batas definitif yang pasti. Pihak perusahaan pun dinilai tidak mengetahui secara akurat titik koordinat batas wilayah mereka.
“Bagaimana mungkin petani kecil dituduh menduduki lahan secara tidak sah atau mencuri hasil, sementara perusahaan pemilik HGU dan BPN sendiri belum tahu pasti di mana batas wilayah yang sah itu berada? Ini murni masalah sengketa batas atau ranah perdata, bukan pidana. Menahan petani di dalam sel atas objek tanah yang masih abu-abu adalah tindakan yang sangat tidak adil,” ujar Yani Pepy dalam keterangan resminya.
Menanggapi dalih pihak perusahaan yang mengeklaim berhak atas lahan dan hasil sawit tersebut dengan alasan merekalah yang melakukan penanaman di atas objek sengketa, Yani Pepy mematahkan argumen tersebut secara hukum agraria.
“Kami mendengar dalih perusahaan bahwa merekalah yang menanam sawit di sana. Kami ingatkan jajaran kepolisian dan pihak manajemen perusahaan, dalam hukum agraria kita berlaku asas perlekatan hukum di mana status tanaman mengikuti status tanahnya. Siapa yang menanam tidak otomatis menjadi pemilik jika tanaman itu ditanam di atas lahan yang izin HGU-nya sendiri belum pasti dan belum ada batas definitif dari BPN! Jangan sampai klaim aktivitas menanam ini justru menjadi kedok korporasi untuk menutupi kelalaian mereka yang diduga menanam di luar koordinat, lalu menggunakannya sebagai alat untuk mengkriminalisasi petani Pasangkayu,” cecar Yani Pepy.
Lebih lanjut, Yani Pepy mengingatkan jajaran Polres Pasangkayu dan Polda Sulawesi Barat mengenai keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 138/PUU-XIII/2015. Putusan tertinggi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi petani kecil dan masyarakat adat.
