“Konstitusi kita melalui Putusan MK 138 sudah memberikan benteng perlindungan. Petani kecil yang mengolah tanah demi menyambung hidup sehari-hari tidak boleh dipidana dengan pasal perkebunan ini. Penyidik di Polres Pasangkayu serta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar harus patuh pada amanat konstitusi dan menghormati asas Prejudisiel Geschil berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956. Selesaikan dulu sengketa perdatanya, ukur ulang batas resminya secara bersama-sama melalui BPN, jangan langsung main tangkap,” tegasnya.
Menyikapi situasi darurat di mana warga kini mendekam di sel tahanan, APSP menyatakan sikap dan tuntutannyam
Pertama, mendesak Kapolres Pasangkayu dan Kapolda Sulbar untuk segera mengabulkan penangguhan penahanan atau membebaskan para petani dari sel tahanan demi kemanusiaan dan keadilan hukum.
Kedua, meminta BPN Pasangkayu dan Kanwil BPN Sulbar untuk segera turun ke lapangan melakukan rekonstruksi batas yang transparan agar ada kepastian hukum dan menghindari konflik horizontal yang lebih luas.
Ketiga, mendorong tim hukum masyarakat untuk segera mendaftarkan gugatan perdata dan mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Polres Pasangkayu jika kepolisian tetap memaksakan penahanan yang inkonstitusional ini.
Yani Pepy menegaskan, APSP akan terus mengawal kasus ini dan melakukan pendampingan total, termasuk menyurat resmi ke Divisi Propam dan Biro Wassidik Mabes Polri, agar tidak ada lagi hak-hak rakyat kecil di Sulbar yang dirampas atas nama investasi perkebunan yang tidak taat aturan. (*)
