MERDEKAWATCH.COM, JAKARTA – Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi secara resmi telah mendaftarkan Surat Penyampaian Aspirasi dan Permohonan Pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Jumat, 6 November 2026.
Permohonan ini diajukan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., melalui tim kuasa hukumnya sebagai langkah responsif dalam menghadapi ketegangan dan turbulensi politik nasional.
Ketua Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi, Dr. Bahrain, S.H., M.H., menyatakan bahwa perdebatan serta pertanyaan publik yang terus bergulir mengenai legalitas dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadikan Sidang Istimewa sebagai suatu kebutuhan hukum dan politik yang tak terhindarkan.
“Dalam hal-ihwal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang belakangan terus dipertanyakan legalitas dan legitimasinya, maka pelaksanaan Sidang Istimewa adalah sebuah keniscayaan sejarah serta kebutuhan hukum dan politik yang saling berkait-kelindan,” ujar Dr. Bahrain, S.H., M.H., mantan Direktur Advokasi YLBHI, dalam keterangan resminya.
Dr. Bahrain menyoroti wacana pemakzulan (impeachment) yang seharusnya dipelopori oleh DPR RI berdasarkan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 saat ini justru mengalami kebuntuan dan stagnasi politik. Peta kekuatan politik di Senayan—baik dari kubu partai koalisi pemerintah maupun partai luar pemerintah—dinilai terjebak dalam polarisasi blok kekuasaan, fragmentasi politik, serta konflik kepentingan yang menghambat penegakan hukum konstitusi.
