Telegram tersebut terbit di era Kapolri sebelumnya. Kapolri baru berjanji melanjutkan programnya, dan hingga kini kami tidak mengetahui adanya pencabutan.
“Moratorium itu ujian pertama tagline baru Polri. Kalau Polres Pasangkayu bisa melawannya tanpa konsekuensi, tagline itu tinggal kata-kata,” kata Ramli.
Ketimpangan di Lapangan
Di satu sisi berdiri petani dengan sebidang kebun dan sebilah parang. Di sisi lain berdiri PT. Pasangkayu, pemegang HGU ribuan hektare dari grup perkebunan sawit raksasa. Pada 10 Juli 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menertibkan sekitar 861,7 hektare areal yang berkaitan dengan perusahaan itu. Laporan dugaan korupsi dari masyarakat terhadap PT. Pasangkayu (005/LAP-DU/HJP/VI/2026, 25 Juni 2026) baru dijawab dengan surat telaah dan verifikasi pada 8 Juli 2026.
“Petani diserbu dini hari. Korporasi cukup ditelaah. Itu timpangnya hukum di Pasangkayu,” ujar Ramli.
Menurut Ramli, lahan yang dipersoalkan baru sebatas terindikasi masuk HGU dan belum pernah diukur ulang secara resmi. Gelar perkara di ruang Kapolda Sulbar pada 19 Oktober mengarahkan agar legalitas HGU dan sengketa hak diselesaikan lebih dahulu. Pada audiensi 22 Oktober, Kapolda memerintahkan pengecekan dokumen HGU, overlay 30 desa, dan pembentukan tim khusus.
Namun peristiwanya berbalik. Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN.Pky ditolak pada 26 Oktober. Sehari kemudian terbit surat perintah penyidikan baru. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/91/XI/RES.1.8/2026/Reskrim dibuat 6 November, dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/92/XI/RES.1.8/2026/Reskrim dibuat 7 November, dengan masa penahanan hingga 26 November 2026.
Surat penangkapan itu hanya memberi kuasa penggeledahan badan dan pakaian, bukan penggeledahan rumah, padahal aparat menggeledah kamar dan menyita HP serta parang. “Ini bukan penegakan hukum, ini pembalikan arah,” kata Ramli.
Ramli menegaskan, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya satu penjemputan. Kapolres Pasangkayu, Kasatreskrim, dan seluruh penyidik yang menangani perkara konflik agraria antara masyarakat dan korporasi sawit besar harus diperiksa dan dievaluasi. Puluhan warga telah berulang kali dipanggil sebagai saksi hingga tersangka, sementara laporan masyarakat terhadap korporasi berjalan lambat.
“Kami tidak menuduh tanpa bukti. Tetapi pola penanganan yang begini timpang menuntut jawaban. Propam, Itwasda, dan PPATK perlu menelusuri apakah ada aliran dana kepada pejabat di Polres Pasangkayu. Kalau tidak ada, bersihkan nama mereka. Kalau ada, harus diproses tanpa pandang bulu,” tegas Ramli.
Dasar Hukum
Menurut Ramli, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 30 dan Pasal 31 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang melarang gangguan terhadap tempat kediaman, tugas Polri melindungi dan mengayomi dalam UU Polri, serta tata cara penangkapan dan penggeledahan dalam KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019.
“Pidana itu upaya terakhir, apalagi ketika tanahnya belum jelas milik siapa,” ujarnya.
Atas kejadian ini, LBH Justice Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, bebaskan Aco Rida.sekarang juga dan hentikan segala tindakan kriminalisasi kepada Petani.
Kedua, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kabareskrim memastikan Polres Pasangkayu menjalankan Surat Telegram STR/2230/VIII/RES.1.24/2026, termasuk moratorium perkara ini.
Ketuga, Propam Polda Sulbar, Kompolnas, dan Komnas HAM memeriksa penggerebekan dini hari tersebut, serta memeriksa Kapolres, Kasatreskrim, dan para penyidik perkara konflik agraria di Pasangkayu, termasuk penelusuran aliran dana oleh PPATK.
Keempat, lakukan pengukuran ulang batas HGU sebelum ada lagi petani yang diproses pidana di atas tanah tersebut.
“Petani kecil ini tidak punya divisi hukum, tidak punya humas, tidak punya konsesi ribuan hektare. Ia hanya punya tanah dan keberanian. Kami akan mengawalnya sampai tuntas, dengan tertib dan kepala tegak. Sebarkan, kawal, jangan biarkan satu petani pun berjuang sendirian,” tutup Ramli. (*)
