MERDEKAWATCH.COM, POLMAN – DPRD bersama Pemkab Polman, Sulbar, menyepakati Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dengan nilai mencapai Rp 1.643.516.269.651 atau sekitar Rp 1,64 triliun.
Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Polman, Minggu 15 November 2026, dengan agenda penyampaian laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD sekaligus permintaan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2027.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Polman itu dipimpin Ketua DPRD Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua II Amiruddin. Hadir pula Bupati Polman Samsul Mahmud bersama Wakil Bupati Andi Nursami Masdar.
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar serta Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran perangkat daerah.
Menurut Samsul, proses pembahasan APBD tersebut mencerminkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Semangat kemitraan yang terjalin dalam proses pembahasan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab dan pengabdian kita kepada masyarakat. Bahkan kebersamaan kita pada hari ini menjadi penegasan bahwa pengabdian kepada rakyat tidak diukur dari panjangnya waktu kita bekerja, tetapi dari seberapa besar ketulusan, tanggung jawab, dan manfaat yang kita persembahkan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Samsul.
Ia menegaskan, seluruh catatan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD dalam laporan akhir telah disimak dengan saksama. Pemerintah daerah, kata dia, menerima seluruh masukan tersebut secara terbuka untuk ditindaklanjuti melalui TAPD dan perangkat daerah terkait.
“Persetujuan bersama ini merupakan hasil pembahasan yang cermat, kritis, dan konstruktif, sekaligus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” terangnya.
Samsul juga menilai penyelesaian pembahasan APBD lebih awal bukan sekadar capaian administratif. Langkah tersebut dinilai memberikan waktu lebih luas untuk proses evaluasi Pemprov Sulbar, penetapan Perda, persiapan pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program pembangunan sejak awal tahun anggaran.
“Penyelesaian lebih awal ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan langkah strategis yang memberikan ruang lebih optimal bagi proses evaluasi pemerintah provinsi, penetapan Perda, persiapan pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sejak awal tahun anggaran 2027,” jelasnya.
Lima Prioritas Pembangunan APBD 2027
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan lima prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan APBD Polman 2027.
