MERDEKAWATCH.COM, MAMUJU – Gerakan Wakaf Alquran bagi ASN lingkup Pemprov Sulbar, mulai dijalankan. Hal itu sesuai Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 54 Tahun 2026.
Surat Edaran yang ditetapkan di Mamuju pada 12 November 2026 tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta mendukung pengembangan kehidupan keagamaan masyarakat di Sulbar.
Gerakan ini mengusung semangat “Saru Alquran Saru ASN”. Ini sebagai ajakan kepada ASN yang beragama Islam, baik PNS maupun PPPK, untuk berpartisipasi mewakafkan sekurang-kurangnya satu mushaf Alquran sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan bahwa gerakan wakaf Alquran bukan sekadar kegiatan berbagi, tetapi merupakan ikhtiar membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat karakter dan nilai spiritual di lingkungan aparatur pemerintah.
“Alquran merupakan pedoman hidup umat Islam. Melalui gerakan ini, kita ingin mendorong ASN untuk mengambil bagian dalam memperluas akses masyarakat terhadap mushaf Alquran yang layak, sehingga semakin banyak masjid, musala, pondok pesantren, rumah tahfiz, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dapat merasakan manfaatnya,” ujar gubernur.
Menurutnya, gerakan ini harus dilaksanakan dengan mengedepankan keikhlasan, kesukarelaan, transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Partisipasi ASN tidak boleh disertai pemaksaan maupun tekanan dalam bentuk apa pun.
“Ini adalah gerakan kebaikan, bukan pungutan wajib atau kewajiban kedinasan. Kita ingin membangun kesadaran dan keikhlasan untuk berbagi. Tidak boleh ada pemaksaan, karena nilai utama dari wakaf adalah ketulusan dan manfaat yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekprov Sulbar Junda Maulana, menyampaikan bahwa seluruh kepala perangkat daerah diharapkan mengambil peran aktif dalam menyosialisasikan gerakan tersebut kepada ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Menurut Sekprov, koordinasi ant perangkat daerah menjadi penting agar gerakan ini dapat berjalan secara tertib, terukur, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
