Ia menjelaskan, Biro Hukum memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
Berdasarkan keputusan tersebut, seluruh dokumen administrasi, papan nama, identitas institusi, stempel, dan keperluan resmi lainnya yang berkaitan dengan RSUD wajib disesuaikan dengan nama baru paling lambat enam bulan sejak keputusan ditetapkan.
Sementara itu, dokumen yang telah diterbitkan menggunakan nama lama sebelum keputusan tersebut ditetapkan tetap sah dan berlaku hingga dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan.
Penetapan nama RSUD Prof. Dr. Amir Abdullah pada momentum HKN ke-62 diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghargaan terhadap tokoh kesehatan asal Mandar, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Biro Hukum Sulbar berkomitmen mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. (*)
