MERDEKAWATCH.COM, PASANGKAYU – Waktu masih menunjuk pukul 03.30 Wita, Sabtu 7 November 2026, seisi rumah masih tertidur, lebih dari 20 aparat kepolisian mengepung rumah kebun milik Muh. Rida alias Aco Rida (49 tahun), di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar).
Melalui siaran pers, Minggu 8 November 2026, Direktur Eksekutif LBH Tomakaka Justice Indonesia, Ramlis S.H, menyampaikan bahawa Aco Rida adalah petani di Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. Berdasarkan kesaksian anak korban dan keluarga, aparat datang dengan tiga kendaraan, yakni satu Hilux 4×4 putih, satu mobil orange, dan satu Avanza hitam. Sebagian aparat menutup wajah. Dan Aco Rida kini ditahan.
Menurut anak Aco Rida yang menyaksikan langsung, pintu rumah digebrak keras sambil nama ayahnya diteriakkan agar keluar dari rumah. Seorang petugas berjaga di depan pintu dengan pistol terhunus, sementara petugas lainnya memanjat ke bagian kamar atas. Ruangan atas yang gelap disorot senter tepat ke mata sang anak yang sedang tidur, lalu ia diperintahkan duduk.
Aco Rida dipaksa keluar kamar tanpa baju, hanya berselimut atau bersarung. Istrinya sempat memohon waktu untuk memakaikan baju dan celana sebelum suaminya digiring.
Dugaan Cacat Prosedur
Polisi menyampaikan bahwa Aco Rida tidak hadir saat diberi surat panggilan. Keluarga membantah dan menyatakan ia tidak pernah mangkir. Menurut keluarga, tidak ada surat penangkapan maupun surat penggeledahan yang ditunjukkan sejak awal kejadian, dan tidak ada penjelasan prosedural apa pun.
Aparat menggeledah kamar dan menyita satu handphone Samsung milik Aco Rida, yang kemudian dikembalikan kepada istrinya. Aparat juga menyita empat bilah parang: satu dari kamar, dua dari atas ruang tamu, dan satu dari bawah kolong rumah. Parang itu sempat dicabut dari sarungnya dan dibawa berkeliling rumah. Hanya satu bilah yang dikembalikan, tiga lainnya masih dibawa polisi.
Seluruh proses berlangsung sekitar 10 sampai 20 menit. Sekitar pukul 04.00 Wita, Aco Rida sudah dibawa pergi. Yang menyaksikan hanya istri dan dua anaknya, dalam keadaan kaget dan trauma. Tetangga tidak mengetahui kejadian itu karena rumah terdekat berjarak sekitar 500 meter. Sang anak menggambarkan perlakuan aparat sangat represif, seperti memperlakukan teroris.
Sekitar pukul 05.00 Wita, rombongan tiba di Polres Pasangkayu dan Aco Rida langsung dimintai keterangan. Ia menandatangani sebuah surat yang tidak ia ketahui jenisnya. Ketika disodorkan surat penahanan, ia menolak menandatangani. Penyidik lalu menyodorkan surat itu kepada istrinya, yang menurut keluarga tidak mengetahui isinya dan langsung menandatanganinya. Sekitar pukul 06.30 Wita, Aco Rida dibawa ke tahanan.
Aco Rida disangka mencuri 25 tandan sawit senilai Rp 1.192.770 (LP/B/51/IV/2026/SPKT/Polres Pasangkayu, 15 April 2026) dengan pelapor PT. Pasangkayu, anak usaha PT. Astra Agro Lestari Tbk. Aco Rida mempertahankan tanah yang dikuasai masyarakat jauh sebelum PT. Pasangkayu hadir di Pasangkayu.
“Ini petani yang menjaga tanahnya, tetapi diperlakukan seperti teroris. Dua puluh aparat untuk 25 tandan sawit. Ini petani kecil melawan raksasa sawit, dan lihat siapa yang diserbu dini hari. Seorang anak dibangunkan dengan senter di matanya, ayahnya diseret keluar tanpa baju. Itu bukan cara negara memperlakukan warganya,” kata Ramli, Direktur Eksekutif LBH Tomakaka Justice Indonesia, pendamping hukum masyarakat Pasangkayu.
Ujian Bagi Tagline “Polisi Bersama Masyarakat”
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 dengan tagline “Polisi Bersama Masyarakat”. Kadiv Humas Polri menyebutnya bukan sekadar tagline, melainkan semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pada 22 Oktober, Kapolda Sulbar menutup audiensi dengan LBH Tomakaka Justice Indonesia di Mamuju dengan foto bersama sebagai simbol Polri bersama masyarakat. Enam belas hari kemudian, seorang petani Pasangkayu digerebek dini hari di rumahnya sendiri.
“Kalau tagline ini sungguh-sungguh, buktinya bukan di baliho, tapi di rumah petani Pasangkayu. Polisi bersama masyarakat tidak menggebrak pintu dan berjaga dengan pistol terhunus di depan rumah petani yang membela tanahnya,” tegas Ramli.
Moratorium yang Diduga Diabaikan
Pada 26 Agustus 2026, Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim Polri menyimpulkan agar Bareskrim dan Polda jajaran mencegah kriminalisasi warga dan memoratorium perkara pidana konflik agraria struktural. Lima hari kemudian terbit Surat Telegram Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24/2026, ditandatangani Kabareskrim atas nama Kapolri, yang merujuk hasil rapat tersebut.
Telegram itu memerintahkan Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan para Kapolres beralih dari pendekatan legalistik-represif ke restoratif-humanis, mencegah kriminalisasi, melakukan moratorium, dan mengevaluasi penyalahgunaan wewenang. Perintah itu wajib dipedomani dan dilaksanakan.
