“Penanganan stunting tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga, kesehatan, pola pengasuhan, serta kualitas lingkungan tempat tinggal. Karena itu, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pendekatan pembangunan berbasis keluarga sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Amujib.
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut juga memiliki arti penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data. Melalui koordinasi antarlembaga, program penurunan kemiskinan dan stunting diharapkan memiliki sasaran, indikator, serta mekanisme pemantauan yang saling terhubung.
Nota Kesepakatan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dan program konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Tindak lanjut itu mencakup penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sulbar berharap PASTIPADU semakin terintegrasi sebagai instrumen percepatan pembangunan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia di Sulbar.(**)
