“Dengan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, serta pendampingan dari instansi teknis, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang sehat. Keberadaan off taker atau kepastian pasar juga diyakini akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Sinergi antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan dinilai sangat penting. Pertanian menyediakan komoditas berkualitas, perdagangan mendistribusikannya secara efisien, dan sektor jasa keuangan menyediakan akses permodalan yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh rantai pasok tersebut.
“TPAKD Sulbar terus memperkuat kolaborasi ini melalui berbagai program, seperti bantuan untuk 1.000 UMKM, pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan, fasilitasi akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan,” tutur Amujib.
Pemprov Sulbar berharap kerja sama dengan OJK dan lembaga penyalur KUR semakin konkret. Dengan begitu, Sulbar tidak hanya menjadi penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN), tetapi juga penopang ekonomi regional Sulawesi yang berkelanjutan dan mandiri.
“Kami mengharapkan kerja sama dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengawasan, pembinaan dan langkah kongkrit pada lembaga penyalur KUR, agar Sulbar tidak hanya mengamankan posisinya sebagai penyanggah pangan IKN tetapi juga sebagai penopang ekonomi regional Suawesi sekaligus terus bergerak maju memandirikan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya. (Rls)
