Landasan konstitusional sikap partai merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Atas dasar ketentuan itu, Partai Demokrat menghormati hak presiden dalam mengusulkan kandidat sekaligus kewenangan MPR dalam proses pemilihan.
Sebelum diumumkan, sikap partai telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komunikasi berlangsung melalui sambungan panggilan video pada Jumat pagi saat SBY menempuh perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” pungkas AHY. (*)
