Karena itulah, tim khusus penanganan stunting dan kemiskinan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur agar pengawasan lebih ketat dan pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik.
“Jadi ini tidak main-main. Jadi saya langsung meminta kepada Pak Wagub yang pimpin ini, supaya apa? ada kurang lebih 40 miliar anggaran kita yang khusus dibidang ini, itu betul-betul tepat sasaran dan terukur dan sampai ke sasarannya. Tidak dikorupsi,” tegas Suhardi Duka.
SDK mengatakan, target penurunan kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun. Sementara untuk stunting, dia bilang perlu dilihat dulu data yang ada sebelum ambil langkah lebih jauh.
SDK mengatakan, penanganan stunting tidak bisa jalan sendiri, harus beriringan dengan pemerintah kabupaten. Soalnya, layanan penting seperti posyandu, puskesmas, sampai kepala desa itu semua ada di tangan bupati.
“Karena bupati yang punya posyandu, bupati yang punya puskesmas, bupati yang punya kepala desa dan lebih banyak perannya bupati. Olehnya itu, kita akan support para bupati untuk penanganan stunting,” jelasnya. (Rls)
